Muaro Jambi– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut diterima langsung oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jambi, Selasa 2 Juni 2026.
Namun bagi Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, raihan WTP bukanlah akhir dari pekerjaan rumah pemerintah daerah. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK harus dijadikan bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah demi kepentingan masyarakat.
“LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita membersihkannya bersama. DPRD Muaro Jambi siap menjadi sapunya,” tegas Aidi Hatta usai menerima laporan dari Kepala BPK Perwakilan Jambi, Muhammad Toha Arafat.
Politikus yang dikenal vokal tersebut menilai masyarakat sejatinya tidak terlalu mempersoalkan istilah WTP maupun WDP. Yang menjadi perhatian utama warga adalah bagaimana pelayanan publik berjalan dengan baik dan pembangunan benar-benar dirasakan.
“Warga tidak peduli WTP atau WDP. Yang mereka tanyakan adalah jalan mulus atau tidak, puskesmas ada obat atau tidak, sekolah bocor atau tidak. Itu yang harus menjadi fokus kita,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Muaro Jambi berkomitmen mengawal seluruh rekomendasi yang diberikan BPK agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Aidi Hatta bahkan mengungkapkan sejumlah langkah konkret yang akan dilakukan DPRD. Salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah agar temuan-temuan yang menjadi catatan BPK tidak kembali terulang.
“Setiap rupiah akan kami bedah ulang. Apa yang menjadi catatan BPK harus dipastikan tidak terulang lagi dalam APBD Perubahan maupun APBD tahun berikutnya,” katanya.
Tak hanya itu, DPRD juga akan memperkuat fungsi pengawasan dengan meningkatkan aktivitas turun langsung ke lapangan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat di ruang berpendingin udara.
“Saya minta seluruh komisi turun ke lapangan. Cek langsung proyek-proyek pembangunan, dengarkan keluhan masyarakat mulai dari Sungai Gelam hingga Kumpeh Ulu. Pengawasan harus dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Aidi Hatta juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah hanya bisa dicapai apabila kedua lembaga berjalan dalam satu visi yang sama. (Redaksi)
Posting Komentar