Breaking News

Hadiri PKS Pola Kemitraan TKD dan PT IIS, Bupati BBS Tekankan Transparansi Pengelolaan Aset Desa

 


JAMBI — Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pola Kemitraan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan PT Inti Indosawit Subur (IIS). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Shang Ratu, Kota Jambi, Rabu (14/10/2026) siang.

Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muaro Jambi, jajaran Pimpinan PT Inti Indosawit Subur, serta para Kepala Desa dan Lurah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam sambutannya, Bupati Bambang Bayu Suseno menjelaskan bahwa pola kemitraan perkebunan kelapa sawit ini memiliki rekam jejak panjang yang telah terjalin sejak dekade 1990-an.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, Perjanjian Kerja Sama Pola Kemitraan ini telah dilaksanakan semenjak tahun 1996, yang pada saat itu sebanyak 42 Desa/Kelurahan masih berada di wilayah Kabupaten Batanghari dan saat ini menjadi bagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi," ujar Bupati.

Ia menambahkan, PKS kali ini merupakan pembaruan kesepakatan untuk melanjutkan pemanfaatan aset desa berupa Tanah Kas Desa (TKD) melalui pola kemitraan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Batang Hari.

Tekankan Regulasi, Transparansi, dan Akuntabilitas

Guna memastikan kerja sama berjalan adil dan aman secara hukum, Bupati berpesan secara khusus kepada seluruh kepala desa dan lurah agar mencermati setiap pasal dalam dokumen kerja sama sebelum melangkah lebih jauh.

"Saya berpesan agar mencermati dan memahami seluruh isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerja sama, mekanisme pengelolaan dan pelaporan, serta penyelesaian apabila terjadi permasalahan. Pastikan seluruh proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didokumentasikan secara tertib," tegas Bupati BBS.

Di akhir arahannya, Bupati menggarisbawahi pentingnya keterbukaan publik dalam pengelolaan hasil Tanah Kas Desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar hasil dari pemanfaatan TKD ini benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (Jeki)