Breaking News

Buka FKP dan PKS Disdukcapil, Sekda Muaro Jambi Dorong Pelayanan Adminduk Modern dan Terintegrasi

 


​Muaro  Jambi — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., M.T., secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sekaligus menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan digelar di Hotel Ratu Duo, Kota Jambi, Kamis (22/10/2026).

​Acara yang mengusung tema "Bersama Mewujudkan Pelayanan Adminduk yang Modern, Profesional, dan Terpercaya" ini dihadiri oleh Kepala Disdukcapil Muaro Jambi, pimpinan PT Pos Indonesia Perwakilan Jambi, para Kepala OPD, camat, akademisi, tokoh masyarakat, serta insan pers.

​Dalam sambutannya, Sekda Budhi Hartono menyampaikan bahwa pelaksanaan FKP merupakan amanat PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum ini diselenggarakan sebagai sarana dialog dua arah antara penyedia layanan dan masyarakat demi menciptakan sistem pelayanan publik yang adil, transparan, serta akuntabel.

​Sekda menegaskan bahwa FKP bukan sekadar agenda seremonial belaka, melainkan instrumen strategis yang menjadi indikator Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) KemenPANRB, Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM), serta penilaian kepatuhan dari Ombudsman RI.

​"Layanan Adminduk seperti KTP-el, Kartu Keluarga, serta akta kelahiran dan kematian merupakan pelayanan dasar yang menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat untuk mengakses seluruh dokumen dan bantuan pelayanan publik lainnya," ujar Sekda Budhi Hartono.


​Perkuat Integrasi Data NIK dan Kemudahan Pengiriman Dokumen

​Rangkaian acara tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan antara Disdukcapil Muaro Jambi dengan 5 OPD teknis, serta PKS layanan pengiriman dokumen kependudukan bersama PT Pos Indonesia.

​Sinergi dan kolaborasi inter-instansi ini diharapkan mampu mewujudkan integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang presisi dan valid. Hal ini krusial agar berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah daerah dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

​Selain itu, kerja sama dengan PT Pos Indonesia diproyeksikan dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman dokumen kependudukan langsung ke alamat masyarakat hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Muaro Jambi secara aman, tepat, dan efisien.

​Rangkaian pembukaan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Adminduk Tahun 2026 tersebut ditandai secara resmi dengan pembacaan basmalah oleh Sekda Kabupaten Muaro Jambi. (Jeki)